Newsticker

Detail Berita

Tiga Dekade Perubahan Tutupan Hutan di Kawasan Hutan Mutis Timau, Pulau Timor, NTT

Tiga Dekade Perubahan Tutupan Hutan di Kawasan Hutan Mutis Timau, Pulau Timor, NTT

(BP2LHK Kupang, Maret 2021). Dalam kurun waktu 30 tahun terakhir (1987 – 2017) telah terjadi perubahan tutupan areal berhutan Kawasan Hutan Mutis Timau (KMHT) dari 21.666 ha menjadi 19.435 ha (60% dari total luas KHMT) atau mengalami deforestasi sebesar 10%. Selain deforestasi, jumlah hutan yang terdegradasi mencapai sekitar 160 ha per tahun. Hal tersebut terungkap pada penelitian terkait luas perubahan tutupan hutan dan pola spasial deforestasi/ degradasi hutan, oleh Eko Pujiono, Peneliti Balai Litbang LHK Kupang.

Pujiono, mengungkapkan  pemodelan spasial menunjukkan bahwa kemungkinan terjadinya deforestasi dan degradasi akan meningkat pada lokasi dengan elevasi rendah/ kemiringan datar, dekat dengan jalan, permukiman dan batas kawasan hutan. Pertanian diidentifikasi sebagai aktivitas utama yang terjadi pada lokasi dengan tingkat probabilitas deforestasi/ degradasi yang tinggi. Terkait lahan pertanian, dalam 30 tahun terakhir, terjadi peningkatan luas lahan pertanian dari 1.328 ha pada tahun 1987 menjadi 2.168 ha pada tahun 1987 (7% dari luas total KHMT). Perluasan lahan pertanian diduga menjadi penyebab deforestasi, sementara kebakaran lahan dan hutan diduga menjadi penyebab deforestasi/ degradasi hutan.

Selain pertanian terdapat juga beberapa aktivitas yang tidak sesuai dengan fungsi KHMT sebagai hutan konservasi dan hutan lindung, misalnya, pengambilan hasil hutan kayu, penggembalaan liar dan kegiatan lainnya. Terkait pengambilan hasil hutan, terdapat aktivitas pengambilan hasil hutan kayu (kayu bangunan dan kayu bakar) dan non kayu (madu). Fakta menyebutkan bahwa NTT merupakan provinsi dengan persentase pengguna kayu bakar terbesar (kira-kira 80% dari total rumah tangga di NTT) selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir.

Aktivitas pengambilan kayu bakar dapat dikaitkan dengan penurunan kerapatan tajuk/ kualitas hutan yang menjadi indikator terjadinya degradasi hutan. Sementara terkait penggembalaan, terdapat aktivitas penggembalaan liar yang pada umumnya dilakukan di savana atau padang rumput di bawah tegakan hutan. Savana di KHMT tercatat seluas sekitar 400 ha pada tahun 1987 dan relatif stabil/ tidak mengalami perubahan berarti pada tahun 2017, jelas Pujiono.

Pulau Timor, merupakan salah satu representasi pulau dengan sumber daya hutan yang terbatas. Berdasarkan peta penutupan lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2016, kawasan Timor Barat memiliki tutupan hutan sekitar 500 ribu ha (16% dari total luas Pulau Timor) di mana 6% (sekitar 30 ribu ha) diantaranya merupakan tipe hutan pegunungan, yang sebagian besar berada dalam Kawasan Hutan Mutis Timau (KHMT).

KHMT ini seringkali disebut sebagai “jantung dari pulau Timor” karena fungsi pentingnya, yaitu: sebagai daerah tangkapan air dan pemelihara proses siklus hidrologi, sebagai habitat dari beberapa tanaman endemik dan fauna asli Pulau Timor, menyediakan bermacam-macam sumber daya untuk masyarakat lokal, serta berkontribusi dalam melindungi atmosfer dari emisi karbon.

KHMT terancam oleh adanya deforestasi dan degradasi hutan, yang dapat mendorong terjadinya permasalahan lingkungan yang serius berupa erosi, tanah longsor, akumulasi sedimen, banjir, mengeringnya mata air, kerusakan habitat dan hilangnya biodiversitas. Upaya untuk menjaga kelestarian fungsi hutan dan membuat tindakan atau kebijakan yang tepat untuk mengatasi dampak negatif dari deforestasi dan degradasi hutan seringkali terkendala dengan ketidakpastian data, terkait dengan: luas, laju dan jenis perubahan tutupan lahan, serta faktor pendorong atau penyebab perubahan lahan.

Terdapat beberapa upaya atau kebijakan dalam merespon deforestasi dan degradasi di KHMT, baik pada level global, nasional maupun lokal. Pada level global, di KHMT sudah pernah ada inisiasi REDD (Reducing emissions from deforestation dan forest degradation) pada tahun 2009. Hasil simulasi perubahan penggunaan lahan 1999-2030 dengan pemodelan berbasis agen pada salah satu site di KHMT menemukan bahwa dengan adanya REDD akan mendorong petani untuk memilih kegiatan perladangan menetap daripada perladangan berpindah, sehingga mampu menurunkan luasan areal berhutan yang dikonversi menjadi lahan pertanian sekaligus menjaga kelestarian hutan. Untuk kebijakan level nasional, terdapat beberapa kebijakan untuk meminimalisir deforestasi, diantaranya, yaitu: revisi keputusan penunjukan kawasan hutan pada tahun 1999 dan 2014, Hutan Kemasyarakatan (HKm) tahun 2015 dan Tanah Objek Reformasi Agraria (TORA) tahun 2016. Sementara itu, terkait kebijakan lokal terdapat peraturan desa terkait kebun menetap dan pelarangan ladang berpindah.  Dan hasil observasi di lapangan menunjukkan peraturan ini diimplementasikan pada beberapa desa di dalam dan sekitar KHMT sejak tahun 2000, jelas Pujiono.

Lebih lanjut Pujiono menjelaskan, hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa upaya-upaya ini sudah on the track dan sedikit banyak mampu mengurangi laju deforestasi sehingga perlu diteruskan di masa yang akan datang.

Namun demikian, masih terdapat beberapa pekerjaan rumah atau kendala yang dihadapi yang diharapkan bisa ditangani dengan beberapa kebijakan ke depan, diantaranya dengan kebijakan silvopastur, imbal jasa lingkungan dan penciptaan kegiatan produktif masyarakat untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap hutan, terang Pujiono. ***EP & Dispra

Sumber : Disertasi “Model Spatio-Temporal Perubahan Tutupan dan Penggunaan Lahan pada Kawasan Hutan Mutis Timau” oleh Eko Pujiono.

dsf