Newsticker

Detail Berita

Best Practice perlu diperkuat dalam pengelolaan DAS

Best Practice perlu diperkuat dalam pengelolaan DAS

Kupang, 22/08/2019. Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan ruang hidup para pihak, termasuk masyarakat lokal sehingga dipandang perlu untuk mengangkat kembali best practice yang telah terbukti berhasil dalam penanganan lahan terdegradasi di suatu wilayah DAS, untuk menjadi rujukan dan direplikasi di wilayah lain dengan memperhatikan konteks biofisik, existing landuse dan kondisi sosek DAS dimana wilayah itu berada.  Hal ini mengemuka dalam diskusi umum penjaringan aspirasi para pihak dalam rangka penyusunan draft Ranperda pengganti Perda No. 5 Tahun 2008 tentang pengelolaan DAS terpadu di Provinsi NTT.

Diksusi umum penjaringan aspirasi dari para para pihak dilaksanakan di Hotel Pelita, Kabupaten Sikka. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Lingkungan Hiduo dan Kehutanan Provinsi NTT, yang diwakili oleh Kabid 3 Rudy Lismono,S.Hut. Ikut mendampingi adalah Kepala BPDASHL Benain-Noelmina, Pina Ekalipta,S.Hut.MP., dan Ketua Forum DAS NTT Dr.Ir. L.M. Riwu Kaho. Kegiatan ini terlaksana atas kerjasama dari Forum DAS NTT, Dinas LHK Prov. NTT,BPDAS Benain-Noelmina dan Yayasan Karina unit Partners for Resilience. Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dari perwakilan para pihak di Pulau Flores terhadap rancangan perubahan Perda No. 5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan DAS Terpadu. Peserta yang hadir meliputi unsur UPT KPH Wilayah Pulau Flores, OPD di Kab Sikka, Forum DAS Kab Sikka, Forum DAS & perwakilan desa & Camat di DAS Dagesime Magepanda & DAS Riawajo, Forum PRB, LSM Yayasan Tani Mandiri, Caritas Keuskupan Maumere dan Universitas Nusa Nipa. Tim Perumus dari ForDAS NTT yaitu Dr.Ludji Michael RK (Ketua Forum DAS /Undana), Dr. Gerson Njurumana (Wakil Ketua Forum DAS/Balitbang LHK Kupang), Yeni F Nomeni,S.TP (Sekretaris/WWF NUSRA), Pina Ekalipta,S.Hut.MP (Kepala Balai BPDASHL Benain Noelmina), Stefanus Willa Huky,SH (Divisi advokasi hukum dan kebijakan/Biro Hukum Setda Prov NTT).

Dalam sambutannya, Kepala BPDASHL Benain-Noelmina, Pina Ekalipta,S.Hut.MP menyampaikan bahwa pengelolaan DAS harus dilakukan secara menyeluruh, melalui membangun jejaring kerjasama dengan semua stakeholder yang berkepentingan, termasuk perlunya intervensi pendekatan DAS dalam perencanaan terhadap tata ruang wilayah, sehingga dapat membangun model pengelolaan dengan memperhatikan karakteristik pengelolaan DAS di NTT yang berbasis kepulauan. Pada ksempatan yang sama, Rudy Lismono,S.Hut menyampaikan mengenai nilai strategis sejarah perumusan kebijakan Perda No. 5 Tahun 2008 tentang pengelolaan DAS di NTT, dan tuntutan perubahannya dalam menjawab realitas dinamika pelayanan publik yang berkaitan dengan pemanfaatan ekosistem DAS. Selain itu disampaikan juga mengenai realitas sosial-ekonomi dan sumberdaya manusia yang menggantungkan hidupnya dari wilayah DAS, sehingga membutuhkan  masukan-masukan penting untuk penyempurnaan rancangan regulasi dalam pengelolaan DAS di NTT.

Dalam sesi diskusi yang dipandu oleh Dr. Gerson Njurumana selaku Wakil Ketua Forum DAS NTT dan peneliti dari Balai Litbang LHK Kupang, menampilkan dua pembicara kunci, Yaitu Dr. Nico Noywuli (Staf ahli Bupati Ngada Bidang Kemasyarakatan, SDM & Litbang) yang mempresentasikan Karakteristik & Kelembagaan serta Model Kebijkan Pengelolaan DAS Aesesa Flores, dan Dr. Ir. L.M. Riwu Kaho dengan  mempresentasikan materi mengenai substansi Filosofis, Sosiologis & Yuridis, draf isi Ranperda NTT tentang Pengelolaan DAS Terpadu pengganti Perda Nomor 5 Tahun 2008. Dalam pemaparannya, Dr. Nico menyampaikan mengenai realitas kondisi biofisik, kondisi sosial-ekonomi, dan kebutuhan kelembagaan, termasuk jejaring koordinasi diantara sejumlah aktor kunci yang berperan dalam pengelolaan DAS Aesesa di Flores. Selanjutnya, Dr. L.M. Riwu Kaho memberikan catatan penting dari aspek filosofis, sosiologis dan yuridis serta pengalaman empirik yang berkaitan dengan substansi pengaturan dalam draft rancangan perubahan Perda pengganti Perda No. 5 Tahun 2008. Rancangan perubahan dimaksud disebabkan oleh dua faktor utama yaitu, pertma adalah adanya implikasi hukum dari pengalihan wewenang pengelolaan DAS dalam UU No. 32 Tahun 2004 yang telah berubah menjadi UU No. 23 Tahun 2014, dalam hal ini terjadi perubahan kewenangan pengelolaan oleh kabupaten/kota menjadi sepenuhnya kewenangan pemerintah provinsi; dan muatan-muatan aspek filosofis, sosiologis dan yuridis sudah banyak mengalami perubahan, dan memerlukan penyesuaian untuk menata dan meningkatkan keterlibatan para pihak dalam mendukung kinerja pengelolaan DAS.

Dalam diskusi ini, terdapat beberapa topik seksi yang sangat menyita perhatian para pihak, diantaranya: (a) mengenai status dan legalitas Forum DAS pada tingkat Kabupaten, (b) perlunya Badan Koordinasi Pengelolaan DAS pada tingkat kabupaten, (c) pendekatan model pengelolaan DAS merepresentasikan karakteristik biofisik dan sosial budaya setempat, sehingga perlu mempertimbangkan best practice masyarakat diangkat sebagai salah satu pilar pengelolaan DAS, (d) optimalisasi peran para pihak untuk memfasilitasi dan menjamin keberlangsungan fungsi semua atribut biofisik yang terdapat didalamnya ekosistem DAS untuk memberikan manfaat yang berkelanjutan terhadap sumber-sumber penghidupan masyarakat, (e), (f) Sebagian besar masyarakat yang hidup pada wilayah DAS merupakan masyarakat yang paling rentan terhadap kemiskinan dan kapasitas sumberdaya manusianya. Kondisi ini memerlukan perhatian khusus dalam membangun design pengelolaan DAS, terutama yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, (g) Secara kelembagaan, pengelolaan DAS memerlukan koordinasi dan sinergisitas yang kuat secara vertikal maupun horisontal. Koordinasi secara vertikal memerlukan terobosan untuk membangun sinergisitas diantara para pelaku pengelola DAS pada wilayah otonom agar lebih optimal. Koordinasi horisontal merupakan upaya untuk memfasilitasi sinergisitas secara sosial-budaya dan kearifan lokal diantara kelompok masyarakat yang hidup didalam ekosistem DAS. Sinergisitas tersebut belum seutuhnya digali dan dikembangkan sebagai salah satu pilar pengelolaan DAS secara berkelanjutan, sebagaimana yang dijumpai pada DAS Dagesime-Magepanda; DAS Riawajo Sikka dan DAS Aesesa, (h) Penanggulangan degradasi lahan pada ekosistem DAS sangat bergantung pada keterpaduan gerak seluruh sektor yang didukung ketersediaan data spasial yang akurat dan aktual dari wali-wali data yang kompeten, (j) Kebakaran lahan masih merupakan salah satu input penting yang meningkatnya degradasi ekosistem DAS, sehingga penataan dan pengaturan dalam Perda yang relevan dengan sanksi tegas terhadap pelaku pembakaran lahan dan hutan diperlukan.

Acara diskusi umum ini berakhir dengan pembacaan hasil FGD dari masing-masing kelompok, yaitu kelompok biofisik DAS, sosial-budaya dan kelembagaan. Acara ini ditutup oleh Rudy Lismono,S.Hut sebagai perwakilan dari Dinas LHK provinsi NTT....GENNA.

 

 

 

 

 

 

WhatsApp Image 2019-08-24 at 18.55.19 (1)

 

WhatsApp Image 2019-08-24 at 18.55.19_19