Newsticker

Detail Berita

Pembentukan Sentra Madu Mutis untuk mengoptimalkan Sumberdaya Hutan

Pembentukan Sentra Madu Mutis untuk mengoptimalkan Sumberdaya Hutan

upang, 28/06/2019. Madu merupakan salah satu sumberdaya hutan yang sangat bermanfaat untuk manusia, namun belum dikelola secara optimal. Hal ini mengemuka dalam pertemuan review data untuk menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Kerja (Road Map) Pembentukan Sentra Madu Mutis yang bertempat di Aula Kantor Balai Litbang LHK Kupang, Rabu (26/06).

Pertemuan ini dimoderatori oleh Dr. Gerson N. Njurumana, S.Hut., M.Sc., peneliti pada Balai Litbang LHK Kupang sebagai salah satu anggota tim Kelompok Kerja (POKJA) HHBK NTT. Pertemuan diawali dengan overview dari Yeni Fredik Nomeni, dari Yayasan WWF-Indonesia untuk menyampaikan hasil rapat pada pertemuan sebelumnya. Yeni menyampaikan mengenai komitmen dan kesepakatan para pihak dalam pertemuan sebelumnya untuk dibentuknya tim penyusunan draf Rencana Pengembangan Sentra Madu Mutis. Perwakilan lembaga yang terlibat dalam Pokja HHBK terdistribusi secara merata pada penyusunan dokumen RPS Madu Mutis yang terdiri atas 4 (empat) bab yaitu : Bab I Pendahuluan, Bab II Kondisi Umum HHBK Madu, Bab III Kondisi Budidaya dan Usaha HHBK Madu, dan Bab IV Rencana Kegiatan Sentra Madu. Pada setiap Bab, terdiri dari koordinator dan anggota yang bertanggungjawab dalam penyusunan dokumen RPS.

Dinamika penyusunan draf RPS Madu Mutis telah berproses, dan diawali dengan pemaparan draft Bab I yang disampaikan oleh Norman P. L. B. Riwu Kaho, SP., M.Sc (Dosen Fakultas Pertanian Undana). Dalam paparannya, Norman menyampaikan draft Bab I yaitu pendahuluan dengan sangat lengkap dengan bersumber pada beberapa literatur. Dalam pendahuluan disampaikan madu sangat kaya manfaat, sementara hutan di Kawasan Mutis semakin berkurang dan ini otomatis berdampak berkurangnya produksi madu. Norman juga menyampaikan ada beberapa data yang tidak bisa dimasukkan karena tingkat kepercayaannya rendah. Jadi data yang dimasukkan yaitu data yang bersumber dari JMM (Jaringan Masyarakat Mutis) karena mereka mempunyai data yang bisa dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya Dr. Elisa Iswandono (Balai Besar BKSDA NTT) memaparkan mengenai draft Bab II, Kondisi Umum HHBK Madu. Elisa menyampaikan beberapa sub bagian yaitu Biofisik, Sosial Ekonomi dan Kondisi Usaha. Untuk sub bagian kondisi usaha belum bisa disampaikan karena minimnya data yang dimiliki, untuk itu Elisa mengharapkan masukan dari peserta diskusi. Beberapa masukan yang disampaikan yaitu diantaranya perlunya dukungan data dari WWF dan juga perlu ditambahkan kajian-kajian terkini.

Untuk Bab III yaitu Kondisi Budidaya dan Usaha HHBK Madu disampaikan oleh Dr. Ermi E. Koeslulat, peneliti pada Balai Litbang LHK Kupang. Ermi menyampaikan fakta yang menarik dari data yang dimiliki oleh JMM yaitu bahwa produksi madu selama ini belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu diharapkan beberapa usaha diperlukan untuk meningkatkan produksi diantaranya dengan melakukan budidaya atau minimal dengan menekan terjadinya migrasi lebah supaya jangan terlalu jauh. Hal ini bisa dilakukan salah satunya dengan menyediakan tanaman untuk pakan lebah yang melimpah setiap saat. Selain itu bisa juga dilakukan dengan panen lestari, yaitu dengan melakukan seleksi saat panen dan bukan tebang habis.

Sherley Wila Huky, ST., MT., dari Bappelitbangda NTT memaparkan Bab IV Rencana Kegiatan Sentra Madu. Kegiatan sentra madu ini disepakati dilakukan di Kawasan Mutis dengan alasan karena merupakan destinasi wisata yang sedang dikembangkan oleh pemerintah Provinsi NTT. Namun demikian, perlu juga dilakukan di tempat lain sebagai penyangganya.

Penyusunan RPS Madu Mutis tidak terlepas dari komitmen pemerintah daerah, terutama relevansinya dengan Deklarasi Komodo mengenai masyarakat ekonomi NTT yang dilakukan oleh Gubernur NTT bersama para Bupati se-NTT, kata Lucky Laimeheriwa dari Biro Ekonomi dan kerjasama Setda Provinsi NTT.

Dalam penutup Dr. Gerson N. Njurumana dengan mengingatkan bahwa draft yang sudah diperbaiki dengan adanya masukan dan tambahan untuk dikumpulkan pada tanggal 10 Juli 2019, yang kemudian akan dikolaborasi untuk selanjutnya akan dibahas bersama pada pertemuan Pokja HHBK selanjutnya, yaitu tanggal 12 Juli 2019.

Pertemuan ini dihadiri oleh anggota Pokja yang berasal dari Pemda Provinsi NTT, UPT Kementerian LHK, Universitas Nusa Cendana, dan WWF Nusa Tenggara.

WhatsApp Image 2019-06-28 at 14.45.59_59